Selamat datang di SITUS INFORMASI CPNS situs ini memudahkan anda untuk menemukan informasi CPNS baik CPNS Kementerian, CPNS Lembaga Pemerintah, CPNS Provinsi dan juga CPNS Daerah atau CPNS Kabupaten Kota diseluruh Indonesia Anda Juga Bisa Unduh Kisi - kisi Soal CPNS Do'a kami semoga anda DITERIMA MENJADI PNS di instansi yang anda harapkan

Infocpnsterbaru.com || Sulawesi Utara berpeluang membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebab, Sulut masih membutuhkan ribuan tenaga CPNS. Karenanya, sejumlah kabupaten/kota yang kekurangan pegawai, siap mengusulkan kuota CPNS, 2017. Masyarakat yang sudah lama bermimpi menjadi PNS, dipastikan tidak akan melewatkan kesempatan emas tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Femmy Suluh menyebut,  pihak terus mengupayakan penerimaan CPNS. Femmy memastikan, pihaknya telah mengalokasikan dana untuk seleksi CPNS tahun depan. “Kita sudah usulkan formasi sebanyak 211 pegawai ke pusat. Namun hanya untuk tenaga teknis, misalnya hukum, akuntan, it dan lainnya. Jika disetujui, proses akan langsung dijalankan,” ungkap Suluh, semalam.

Seperti di Kota Manado. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado Hans Tinangon membeberkan, minimal Manado membutuhkan 1.000 CPNS. “Kebutuhan kita masih sama seperti tahun lalu, ada 1.000 lebih. Kita kekurangan pegawai. Seperti di kelurahan. Banyak staf tidak ada,” ujar Tinangon.

Sama halnya Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), yang masih kekurangan 1.142 PNS. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah PNS jajaran Pemkab Minsel saat ini 5.245. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Minsel Drs Ferdinand Tiwa menyebutkan, Minsel kekurangan jabatan fungsional guru, perawat, dan penyuluh. "Kami sebelumnya sudah mengusulkan untuk penerimaan calon PNS. Namun, ada kebijakan pemerintah pusat yang melakukan moratorium," ujar Tiwa.

Untuk tahun 2017, lanjut Tiwa, masih menunggu petunjuk pemerintah pusat. Namun demikian, Pemkab sudah menyiapkan usulan formasi berdasarkan kebutuhan. "Kami mengusulkan formasi sesuai kebutuhan dengan jumlah sekira 1.142 calon ASN. Namun akan menyesuaikan dengan persetujuan dari pemerintah pusat," tandasnya.

Senada Kepala BKD Minut Aldrin Posumah. Hingga kini, pihaknya belum mengetahui berapa formasi yang ditetapkan pemerintah pusat. "Mudah-mudahan, usulan formasi yang telah dikirim Kabupaten Minahasa Utara cepat diproses MenPAN," harap Posumah.

Dipaparkannya, usulan formasi yang dibutuhkan antara lain guru SD, SMP, SMA, SMK, lulusan Perhotelan, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Kesehatan Masyarakat, Farmasi, Dokter, Bidan, Perawat, Sekretaris, Perikanan dan lain-lain, mulai dari tamatan SMA, SMK, D-III dan S1.

Di Kepulauan Sangihe, usulan elektronik formasi CPNS sekitar 1.234. Kepala BKDD Sangihe Ratna Lombongadil mengungkapkan, usulan E-Formasi CPNS sudah disampaikan beberapa bulan lalu, di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). "Tetapi pemerintah pusat masih moratorium penerimaan CPNS. Walaupun begitu, Pemkab Sangihe berharap tahun depan ada penerimaan CPNS," ujarnya.

Kepala BKD Mitra Berty Sandag menyatakan, sejauh ini belum ada informasi dari pemerintah pusat terkait penerimaan PNS khusus di wilayah Mitra. Memang menurutnya jumlah PNS yang ada sekira 2.060 sementara berdasarkan analisis jabatan dibutuhkan idealnya jumlah PNS 3.000. "Berarti dibutuhkan sekira 94," ungkap Sandag.

Di Tomohon, masih berharap sama seperti kuota pada 2015 lalu. Sekitar 100 kuota CPNS. Untuk Boltim, formasi yang diusulkan 600 CPNS.

Permintaan jumlah formasi CPNS yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud kepada pemerintah pusat sebanyak 315 orang. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Perencanaan BKD Talaud Djanus Amiman, di ruangannya, Senin (21/11), kemarin.

Permintaan formasi CPNS untuk tahun 2017 tersebut, diajukan lantaran hingga saat ini Pemkab Talaud masih membutuhkan banyak pegawai negeri. "Kami masih butuh sekira 315 orang formasi CPNS di lingkup pendidikan. Utamanya pendidikan dasar dan menengah,” ujar Amiman.

Ia menjelaskan, untuk formasi CPNS di lingkup pendidikan dasar, pihaknya masih membutuhkan sekira 63 orang dan untuk sekolah menengah pertama 95 tenaga pendidik. Sedangkan jabatan struktural dibutuhkan 157 orang.

Sementara itu, untuk pengangkatan CPNS, Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip melalui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Firony Ungkey mengatakan, akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan teknologi IT.

Ini dilakukan karena sistem tersebut semuanya akan transparan, akuntabel dan terbuka. ”Untuk pengangkatan CPNS sistemnya pakai Computer Assisted Test supaya lebih transparan dan akuntabel,” ucapnya.

Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun depan, pastinya akan menerima CPNS. Hal ini diungkapkan Kepala BKDD Sitaro Drs Hans Kalangit MSi, Senin (21/11) kemarin. "Karena penundaan penerimaan CPNS tertunda dari petunjuk pemerintah pusat jadi otomatis 2017 kami tetap akan membuka penerimaan. Dan untuk usulan setiap lima tahun kami akan menerima sebanyak 1.000 lebih CPNS. Jadi setiap tahun 100 lebih CPNS akan diusulkan," bebernya.

Mengenai kebutuhan belanja pegawai di Kabupaten Kepulauan Sitaro masih di bawah 50 persen. "Untuk belanja pegawai kami masih 47 persen dan itu di bawah 50 persen. Jadi kami sangat membutuhkan pegawai," tutur Kalangit.

Di sisi lain, moratorium penerimaan PNS di Kabupaten Minahasa masih diberlakukan. Dikarenakan anggaran belanja pegawai yang cukup tinggi. Tercatat, untuk tahun 2016, anggaran belanja pegawai menyentuh angka Rp600 miliar lebih. Berarti, jika APBD di tahun yang sama menyentuh Rp1,2 triliun, presentasi belanja pegawai jadi lebih dari 50 persen.

Kepala BKDD Minahasa Melky Rumate melalui Sekretaris Andre Winowatan membantah hal ini. Mantan Sekretaris BPK-BMD ini menegaskan, hingga saat ini belum ada petunjuk terkait formasi penerimaan PNS. “Belum ada informasi dari pusat. Kita belum ada penerimaan,” katanya. “Belum ada petunjuk untuk memasukan formasi,” jelas Winowatan. Ia melanjutkan, terkait penurunan belanja pegawai, disebabkan karena PNS di jajaran SMA/K sudah dialihkan ke Provinsi. “Memang turun. Namun hal ini disebabkan karena adanya mutasi PNS SMA/K ke Diknas Provinsi,” ungkapnya.

Namun, untuk penerimaan PNS, sambung Winowatan, belum ada petunjuk. “Lagipula, anggaran belanja pegawai bukan hanya soal gaji,” katanya. “Intinya, kita belum menerima PNS untuk tahun depan. Masih masuk moratorium,” pungkasnya. Sumber: manadopostonline com

Terimakasih anda sudah membaca situs ini jika menurut anda situs ini baik kami berharap anda share situs ini kepada teman-teman yang mungkin mereka juga membutuhkan informasi yang ada di situs ini dengan klik tombol berikut  Google+  Facebook  Twitter Jangan lupa juga anda membuat lamaran yang baik dan benar jika anda belum mempunyai referensi anda bisa melihat pada postingan ini: Membuat Lamaran Pekerjaan